Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mendorong alokasi anggaran keamanan untuk setiap desa dan kelurahan di wilayah Sumut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang melibatkan Satpol PP dan aparat keamanan lainnya.

“Program kolaborasi Dinas Kesbangpol dengan Polri hingga tingkat kelurahan dan desa itu bagus dan perlu didukung,” ujar Zeira, Sabtu (5/7/2025).

Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti tantangan keterbatasan APBD Sumut jika harus membiayai seluruh desa dan kelurahan di provinsi ini. Ia menyarankan agar kabupaten/kota menyisihkan anggaran daerah mereka guna merealisasikan program keamanan berbasis lokal.

“Kita bicara ribuan desa dan kelurahan. Ini butuh kajian matang. Pemda harus bisa menyisihkan anggaran untuk itu,” tegasnya.

Menurut Zeira, bila anggaran dari kabupaten/kota masih belum mencukupi, maka pengamanan berbasis komunitas seperti siskamling dapat dibiayai melalui dana desa atau anggaran kelurahan yang sudah tersedia.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Irham Buana Nasution, turut menyampaikan bahwa anggaran keamanan sangat dibutuhkan untuk membantu tugas kepolisian menjaga ketertiban masyarakat di desa dan kelurahan.

“Perda tentang ketertiban masyarakat sudah kita bentuk. Ini tinggal implementasinya, salah satunya dengan dukungan anggaran,” jelas Irham.

Irham menambahkan bahwa jika kebijakan ini direalisasikan, maka peran serta organisasi masyarakat seperti karang taruna dan remaja masjid dapat dioptimalkan dalam menjaga lingkungan.

“Anggaran untuk Satpol PP sangat terbatas. Jadi, Pemprov maupun Pemda harus menganggarkan bantuan keamanan masyarakat, sebagai pelengkap peran aparat kepolisian,” pungkasnya.(Ari/hm17)