Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Situmorang, menegaskan program rehabilitasi irigasi harus tetap berjalan lancar meski Kepala Dinas PUPR, Topan Obaja Ginting, terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

“Jangan karena ditangkapnya Kadis PUPR, Topan Ginting, itu menjadi penghambat pelaksanaan tender di Pemprovsu. Khususnya rehabilitasi irigasi pertanian milik masyarakat,” ujarnya pada Mistar, Rabu (2/7/2025).

Menurutnya, prioritas pembangunan di Sumut saat ini bukan hanya infrastruktur jalan. Rehabilitasi irigasi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penting.

“Saat ini, Sumut sudah masuk masa tanam, bahkan masuk masa panen. Artinya, pembangunan irigasi sudah dibawah naungan PUPR,” ucapnya.

Roni mengingatkan, Dinas PUPR sebaiknya tidak melupakan program Indonesia Emas yang ingin dicapai pada 2045 dan menjadi visi misi Presiden Prabowo.

“Indonesia emas itu tulang punggungnya adalah ketahanan pangan. Sekarang banyak petani kita beralih menanam jagung dan menjadi pertanian darat,” ucap Politisi Partai Nasdem tersebut.

Penyebab peralihan pertanian karena rata-rata saluran irigasi rusak.

“Makanya saya minta perbaiki irigasi. Kita tidak usah dulu bicara alat dan mesin pertanian, kalau irigasi sudah diperbaiki semua, baik itu irigasi kewenangan Pemda sekunder dan primer yang dimiliki pusat. Ditambah suplai pupuk yang baik. Sudah aman semua,” ucapnya.

Saat pelaksanaan reses, masyarakat mengeluh kepada Rony tentang harga gabah yang masih Rp6.500 per kilogram. Meski, kebutuhannya tidak selangka dulu.

“Saya memandang, kontrak multiyears itu meninggalkan banyak PR. Artinya, infrastruktur di Sumut adalah janji politik. Kondisi terkini sangat membutuhkan perbaikan jalan, serta rehabilitasi irigasi harus segera dilakukan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rony juga menyinggung persoalan ditangkapnya Kadis PUPR Sumut menjadi polemik fenomena hukum yang harus dihormati.

“Tidak semua jajaran Gubernur Sumut adalah orang baik. Saya memandang proses KPK yang berjalan saat ini menjadi cerminan seluruh SKPD dan stakeholder, termasuk DPRD,” ucapnya. (ari/hm20)