Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan keluhan masyarakat terkait konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan di berbagai kabupaten dan kota di Sumut.

Hal ini disampaikan Bobby dalam rapat bersama rombongan Anggota Komisi II DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Sumut.

"Persoalan pertanahan dan konflik agraria di Sumut bukanlah masalah baru. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan terus bergulir tanpa penyelesaian yang tuntas," ujar Bobby dalam pertemuan di Aula Raja Inal Siregar, Kamis (3/7/2025) sore.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, daerah ini mencatat angka konflik agraria tertinggi secara nasional, dengan luas lahan terdampak mencapai 34.000 hektare dan 33 kasus aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 kasus terjadi di kawasan perkebunan milik PTPN.

Menurut Bobby, penyebab utama konflik agraria adalah tumpang tindih klaim antara masyarakat, perusahaan, dan hak adat. Situasi ini diperburuk oleh ketidakjelasan status perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

"Kita berharap kunjungan Komisi II DPR RI ini bisa menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian konflik agraria di Sumut," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan aspirasi masyarakat akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.

"Kami akan memfasilitasi penyelesaian ini. Ini adalah bagian dari tugas kami, dan semoga niat baik kita bersama dapat segera menyelesaikan permasalahan agraria di Sumut," ucapnya. (iqbal/hm24)