Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendorong adanya kolaborasi antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumut, serta Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang untuk segera mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Medan Johor.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, setelah mencermati dampak banjir yang mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama akibat aliran air dari wilayah Kabupaten Deli Serdang.

“Dari informasi masyarakat dan temuan langsung di lapangan, sebagian besar air yang menyebabkan banjir berasal dari wilayah Deli Serdang, khususnya Kecamatan Namorambe yang berbatasan langsung dengan Medan Johor. Debit air di sana cukup tinggi,” ujar Defri saat diwawancarai di Ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (16/6/2025).

Banjir Terjadi Akibat Luapan dari Deli Serdang

Menurut Defri, sistem drainase di Kecamatan Medan Johor sebenarnya sudah cukup mampu menampung aliran air dari dalam Kota Medan. Namun, limpahan air dari Deli Serdang membuat volume air menjadi berlebihan dan memicu banjir.

“Medan Johor, khususnya kawasan Pangkalan Mansyur, memiliki kontur tanah yang menurun seperti lembah. Akibatnya, air tertampung di sana dan menyebabkan banjir, terutama di kawasan Karya Kasih, Karya Darma, Eka Rasmi, dan Eka Warni,” tuturnya menjelaskan.

Politikus Partai NasDem itu menambahkan bahwa wilayah Johor termasuk daerah padat penduduk dengan banyak cabang jalan. Beberapa di antaranya kerap tergenang air saat hujan deras karena tidak ada jalur aliran yang menghubungkan Namorambe ke Sungai Deli.

Rapat Dengar Pendapat Tertunda, Jadwal Akan Diperbarui

Defri mengungkapkan, Komisi D telah merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna membahas solusi permanen untuk permasalahan banjir ini.

Namun, RDP yang dijadwalkan hari ini harus ditunda karena ketidakhadiran pihak SDABMBK Medan, Balai Wilayah Sungai, dan Dinas PUPR Deli Serdang.

“Seharusnya hari ini kami melaksanakan RDP sebagai langkah awal menginisiasi kolaborasi lintas instansi. Tapi karena mereka berhalangan hadir, maka rapat akan kami jadwalkan ulang,” jelas Defri.

Dibutuhkan Kolaborasi Antarwilayah

Ia menekankan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemko Medan saja. Diperlukan kerja sama antarpemerintah daerah, baik Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“RDP selanjutnya akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Sumut, agar mereka memahami kondisi di lapangan dan bisa mengalokasikan anggaran jika diperlukan,” katanya.

Harapan untuk Penanganan Jangka Panjang

Defri berharap agar persoalan banjir di Medan Johor bisa ditangani secara komprehensif, tidak hanya secara teknis, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek sosial dan tata ruang pemukiman masyarakat.

“Kami harap ada mitigasi yang matang, baik dari sisi teknis maupun sosial. Jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan resistensi dari masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terdampak,” ucapnya. (ari/hm27)